Obrolan Tenda

Peringatan Hari Bumi : Betapa Brutal Omnibus Law ‘Cilaka’ dan Pentingnya Mata Pelajaran Lingkungan dalam Kurikulum Pendidikan

By  | 

Penarimba.com – Hari ini, setengah abad yang lalu, kampanye untuk perbaikan kondisi lingkungan bergema di Amerika Serikat.

Berbagai praktik perusakan lingkungan hingga tumpahan minyak di pesisir Santa Barbara, California pada 1969, menjadi klimaks bagi seorang akademisi lingkungan yang juga menjabat senator bernama Gaylord Anton Nelson.

Ia memotori suatu gagasan yang mengajak orang-orang melirik secara serius kondisi bumi yang lingkungannya kian memburuk.

Gerakan itu diapresiasi dan menjadi wacana besar di negeri Paman Sam. Pada 22 April 1970, sekitar 20 juta orang berkumpul dan menggelar demonstrasi tentang berbagai persoalan lingkungan. Hari itu pun ditetapkan sebagai peringatan Hari Bumi.

Peringatan Hari Bumi Sedunia tahun ini

Ribuan orang diabadikan pada peringatan Hari Bumi Pertama 22 April 1970 di Fairmont Park Philadelphia, Amerika Serikat. (Foto : Gandawesi)

Semenjak peringatan Hari Bumi tahun ini pula, sejumlah undang-undang lingkungan disahkan. Di antaranya Undang-undang Udara Bersih, Undang-undang Peningkatan Kualitas Air.

Kemudian Undang-undang Spesies Terancam Punah, Undang-undang Pengawasan Zat Beracun dan Pertambangan, serta Undang-undang Reklamasi.

Tak sampai di situ, Badan Perlindungan Lingkungan yang bertugas melindungi kesehatan manusia dan menjaga lingkungan alam, termasuk udara, air dan tanah juga dibentuk.

Tak butuh waktu lama, gerakan ini akhirnya tumbuh dan menjelma menjadi gerakan internasional. Gerakan itu terus menjalar dengan terbentuknya Jaringan Hari Bumi (Earth Day Network). Lebih dari 193 negara dikabarkan terlibat dalam jaringan tersebut.

Pada 1990, Hari Bumi dijadikan event global yang diikuti lebih dari 200 juta orang dari sekitar 140 negara. Pada 2000, Hari Bumi diikuti oleh 5.000 kelompok lingkungan dari 184 negara.

Kini, satu miliar orang dikabarkan sudah berpartipasi pada setiap peringatannya Hari Bumi di segala penjuru dunia.

Tercetusnya peringatan Hari Bumi sedunia tahun ini juga diikuti dengan gagasan serupa yang ditetapkan dua tahun setelahnya.

Pada 5 Juni 1972, Jepang dan Senegal mengusulkan Hari Lingkungan Hidup dalam Konferensi di Stockholm, Swedia. 5 Juni pun ditetapkan menjadi Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Terlepas dari penggalan sejarah di atas, dapat disimpulkan bahwa gagasan Hari Bumi turut menghasilkan sejumlah kesepakatan berbalut undang-undang serta peraturan turunan yang berpihak kepada masa depan lingkungan agar lebih baik.

Kebijakan yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh manusia.

Peringatan Hari Bumi Sedunia tahun ini

Siswa Sacred Heart School New York City menyapu pada Hari Bumi pertama 22 April 1970. (Foto : Gandawesi)

Setengah abad berlalu. Jauh dari asalnya, peringatan Hari Bumi Sedunia di negara nan kaya akan sumber daya, Indonesia, memang belum terlupakan.

Namun sial, makna dari peringatan tersebut cenderung direduksi menjadi sekadar perlombaan slogan-slogan dan kampanye-kampanye yang bersifat seremonial.

Beberapa orang yang masih konsisten memanfaatkan momentum Hari Bumi untuk menyoal berbagai permasalahan lingkungan di daerahnya, kerap dianggap semilir angin yang akan hilang dengan sendirinya.

Sejumlah korporasi yang bergerak meraup keuntungan dengan cara barbar, mengeksploitasi bumi dengan segala isinya masih merajalela tanpa disertai penindakan hukum yang tegas. Bahkan cenderung dilindungi.

Hutan bukan lagi tanah sakral. Siapa saja yang punya kantong tebal dapat mengutak-atik peraturan.

Peringatan Hari Bumi Sedunia tahun ini

Peringatan Hari Bumi pertama di Amerika Serikat. (Foto : Gandawesi)

Dengan begitu, dia dapat leluasa menunjuk sesuka hati kayu mana yang ingin ditebang, hutan mana yang ingin digunduli, tambang mana yang ingin dikeruk, dan satwa mana yang ingin dijual.

Kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan pun masih terus berlanjut. Pembungkaman adalah santapan sehari-hari bagi mereka yang nekat mempertahankan buminya dari kerusakan.

Kementerian terkait yang seyogianya menjadi garda terdepan untuk gerakan konservasi, justru tak lebih hanyalah gimmick dan topeng dari misi tersendiri para cukong yang mencukongi pemegang kebijakan.

Belum lagi secercah harapan muncul di antara rongga sempit sekelumit persoalan di atas, sekelompok manusia justru sibuk menciptakan undang-undang yang isinya tak lebih dari pemulus jalan menuju perusakan lingkungan secara legal.

Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang seharusnya diciptakan untuk kepentingan para pekerja, justru mencerminkan kebrutalan sifat untuk melenyapkan mereka dan lingkungannya.

Nama RUU itu memang telah diubah. Kata “Lapangan” dihilangkan sehingga hanya menjadi Cipta Kerja. Namun, perubahan terhadap nama tersebut ternyata tidak menjadikan isinya lebih baik.

Sehingga terdengar lebih cocok dengan nama awalnya, Cilaka. Sungguh rancangan undang-undang yang membuat “Cilaka”.

Manusia-manusia itu menggagas pasal-pasal baru dan menghapuskan pasal-pasal yang sejatinya menjadi benteng rapuh pertahanan lingkungan di negeri ini.

Mereka lebih condong pada kepentingan investasi dibanding nasib buminya sendiri.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. (Foto : Pinterest)

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. (Foto : Antara)

Terdapat puluhan pasal ngawur diselipkan dari 15 bab dan 174 pasal dalam rancangan undang-undang “Cilaka” setebal 1028 halaman itu yang diyakini bakal meluluhlantakkan kondisi alam di negeri ini.

Persoalan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan izin lingkungan terkesan didesain sedemikian rupa untuk mempermudah perusahaan menjalankan aksi perusakan.

Amdal tidak lagi menjadi syarat izin lingkungan dan izin lingkungan tidak lagi jadi syarat izin usaha.

Kini semua berbalik, izin lingkungan dijadikan bagian dari izin usaha. Amdal yang dulu statusnya prasyarat, sekarang diubah menjadi faktor yang dipertimbangkan.

Komisi Amdal dibubarkan, hak setiap warga negara menggugat kejahatan dan praktik perusakan lingkungan hilang. Izin kehutanan, pengadaan lahan serta penggunaan kawasan hutan dipermudah untuk proyek-proyek pemerintah.

Perusahaan dan orang perorangan dibolehkan membuang limbah beracun nan berbahaya ke sungai, laut ataupun ke dalam tanah melalui izin pemerintah.

Peringatan Hari Bumi Sedunia tahun ini

Limbah pabrik dibuang ke sungai. (Foto : Pinterest)

Tanggung jawab mutlak perusahaan pembakar lahan dihapuskan, seolah memberikan “kekebalan” hukum kepadanya.

Semua perizinan tak lagi melibatkan peran masyarakat. Pemberian atau perpanjangan izin perkebunan dan pertambangan menjadi kewenangan mutlak pemerintah pusat.

Eksistensi dan pemenuhan hak masyarakat adat, masyarakat lokal, petani dan nelayan tradisional terancam. Proses penunjukan kawasan hutan tidak lagi melalui tahap penentuan tapal batas dan penetapan.

Di kala desakan demi desakan, protes demi protes mengalir deras, pembahasan draft undang-undang menyesatkan itu justru dikebut dengan memanfaatkan buyarnya fokus publik dalam situasi krisis akibat hantaman Coronavirus Disease 19 saat ini.

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dari Pemerintah, konferensi pers usai pertemuan dengan para menteri di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). (Foto : Geraldi/Man)

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dari Pemerintah, konferensi pers usai pertemuan dengan para menteri di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). (Foto : Geraldi/Man)

Semua hal di atas, sembari tetap berharap agar kewarasan dapat tiba-tiba muncul di dalam selaput otak manusia-manusia tersebut, semakin meyakinkan bahwa kesadaran perlindungan lingkungan oleh para pemegang kebijakan di negeri ini begitu miskin.

Jika pasrah adalah sesuatu yang tidak dapat terelakkan, maka mental-mental serupa tidak boleh lagi mewabah dan mewarisi watak generasi penerus.

Cukuplah sejarah yang akan mencatat bahwa sekelompok manusia perusak lingkungan pernah hidup di negeri malang ini. Peringatan Hari Bumi tahun ini akan menjadi saksi untuk ulah mereka.

Generasi muda mesti dicekoki dengan pemahaman tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan alam sejak dini agar sejarah tidak kembali terulang ; negeri hancur di tangan bangsa sendiri.

Demo menolak RUU Cilaka Omnibus Law depan gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto/ama)

Demo menolak RUU Cilaka Omnibus Law depan gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto/ama)

Memasukkan mata pelajaran lingkungan dalam kurikulum pendidikan menjadi suatu keharusan. Anak-anak bangsa harus disadarkan sejak umur jagung, bahwa Tuhan menitipkan kekayaan alam dengan segala isinya di negeri ini semata-mata untuk dijaga.

Silakan ambil hasilnya, tapi bukan berarti boleh dirusak demi kepentingan komersial oleh segelintir golongan.

Setidaknya, anak-anak harus segera tahu apa yang terjadi jika hutan hancur, mereka harus tahu apa yang mesti diperbuat bila masih ada sisa-sisa mental korup yang merongrongi lingkungan negeri ini.

Anak-anak harus diajarkan bahwa menanam dan melestarikan pohon, lebih bermanfaat ketimbang menjadikannya bubur kertas ataupun kayu penyangga pintu rumah. Melestarikan sungai jauh lebih baik daripada mengotorinya dengan limbah pabrik.

Mereka juga harus tahu bagaimana cara membudidayakan tumbuhan-tumbuhan langka, mengembangbiakkan hewan-hewan endemik.

Semua itu harus ditanamkan dalam kurikulum pendidikan di negeri ini. Mulai dari sekolah dasar hingga menengah ke atas mesti menyediakan fasilitas mata pelajaran  ilmu lingkungan.

Peringatan Hari Bumi Sedunia tahun ini memang tidak akan semeriah seperti tahun-tahun sebelummya. Tidak akan ada aksi-aksi besar turun ke jalan dan lain sebagainya.

Walau sejujurnya, cara-cara seperti itupun tidak terbukti ampuh menjadi peringatan terhadap penguasa yang, mungkin saja, sudah tuli dan buta.

Namun demikian, setidaknya, peringatan Hari Bumi Sedunia tahun ini juga tidak boleh menjadi seremonial belaka. Harus ada hasil nyata.

Peringatan Hari Bumi pertama di Amerika Serikat menghasilkan berbagai produk hukum yang berdampak nyata bagi manusia dan nasib lingkungannya. Oleh karena itu, peringatan tahun ini juga harus serupa.

(NB)

Nanda Fahriza Batubara

Menolak rontok di negeri sendiri. Penulis merupakan alumni Departemen Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara (FIB USU). Semasa kuliah sempat menjabat Ketua Umum Gemapala FIB USU meski tidak sampai satu periode. Huh.

1 Comment

  1. Avatar

    fransjun manalu

    April 22, 2020 at 12:47 pm

    horas penaRimba…Lestari
    salut…info untuk kontributor gimana ya?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *